Seorang mantan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang sebelumnya divonis sebagai terpidana kasus korupsi, untuk kembali menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Keputusan ini memicu berbagai tanggapan dan kekhawatiran dari masyarakat. Terutama mengingat rekam jejak Itong yang pernah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2022.
Dibawah ini akan membahas beberapa ulasan lengkapnya hanya di Info Kejadian Surabaya.
Kasus Korupsi Itong Isnaeni Hidayat
Kasus yang menjerat Itong Isnaeni Hidayat bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2022 di Surabaya.
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan beberapa pihak. Termasuk Hakim Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti Mohammad Hamdan. Serta advokat Hendro Kasiono yang bertindak sebagai kuasa hukum PT SGP.
Dari OTT tersebut, penyidik KPK berhasil menyita uang tunai sebesar Rp 140 juta, yang merupakan bagian dari komitmen suap yang telah dijanjikan. Keesokan harinya, KPK secara resmi menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Dalam dakwaan, Itong diduga menerima suap hingga Rp 450 juta untuk mengondisikan putusan perkara pembubaran PT SGP. Jaksa KPK sendiri sempat menuntut hukuman tujuh tahun penjara untuk Itong.
Selain Itong, pemberi suap Hendro Kasiono divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan. Sementara Mohammad Hamdan juga diproses hukum dalam perkara yang sama.
Polemik Pengangkatan Kembali Sebagai ASN
Pengangkatan kembali Itong Isnaeni Hidayat sebagai ASN di PN Surabaya memicu kontroversi karena rekam jejaknya sebagai terpidana korupsi.
Humas PN Surabaya, S. Pujiono, membenarkan kabar pengangkatan Itong sebagai ASN dan menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Mahkamah Agung. SK pengangkatan Itong sebagai PNS ini diketahui turun pada pekan lalu, sekitar hari Kamis (21/8/2025).
Meskipun demikian, Pujiono menyatakan bahwa Itong belum aktif bekerja di PN Surabaya dan belum diketahui formasi atau posisi jabatan apa yang akan ditempatinya.
Pihak PN Surabaya masih menunggu Itong untuk melapor secara resmi setelah SK-nya turun, dan ia akan ditempatkan di bagian yang kekurangan pegawai.
Meskipun Mahkamah Agung (MA) telah mengklarifikasi bahwa Itong Isnaeni Hidayat, mantan hakim PN Surabaya yang terjerat kasus korupsi, diangkat kembali sebagai ASN. Hal ini tetap menjadi perhatian publik.
Baca Juga: Kejari Surabaya Sita Rp 3,5 M Dari Kasus Dugaan Korupsi Bank BUMN
Kekhawatiran Konflik Kepentingan
Salah satu kekhawatiran utama yang muncul dari pengangkatan kembali Itong adalah potensi konflik kepentingan. Pengacara di Surabaya, Billi Handiwiyanto, mengungkapkan kekhawatirannya karena Itong tidak hanya diangkat sebagai ASN tetapi juga berprofesi sebagai pengacara.
Billi merasa khawatir kejadian serupa terulang lagi. Mengingat Itong sekarang menjadi pengacara salah satu tergugat dalam kasus yang sedang ditanganinya di PN Surabaya.
Billi mengingatkan bahwa kasus yang pernah menjerat Itong sebelumnya juga berhadapan dengannya pada tahun 2022. Dalam kasus tersebut, Itong diduga akan memutus pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) atas permohonan yang diajukan oleh pihak yang bukan pemegang saham. Padahal Billi adalah kuasa hukum 100% pemegang saham.
Meskipun akhirnya putusan tersebut tidak terjadi karena Itong terjaring OTT KPK, Billi menyayangkan kembalinya Itong ke PN Surabaya, apalagi jika ia menangani perkara di sana.
Billi berharap tidak ada konflik kepentingan dalam perkara yang sedang berjalan antara kliennya, Nany Widjaja. Dengan Jawapos dan Edhi Susanto, mengingat Itong adalah kuasa hukum tergugat Edhi Susanto.
Peran Mahkamah Agung Dalam Pengawasan Integritas
Mahkamah Agung (MA) memiliki peran krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan dan kepercayaan publik. Keputusan MA untuk mengangkat kembali mantan terpidana korupsi sebagai ASN menimbulkan pertanyaan tentang standar etika dan pengawasan internal.
Kasus Itong Isnaeni Hidayat mencerminkan kebutuhan akan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan rekrutmen dan penempatan pegawai. Terutama bagi mereka yang memiliki riwayat pelanggaran hukum.
Desakan dari berbagai pihak untuk mengevaluasi keputusan ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari lembaga peradilan.
Langkah-langkah yang diambil MA di masa depan akan sangat menentukan bagaimana publik memandang komitmen lembaga tersebut terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan.
Untuk informasi terkini dan lengkap mengenai berbagai kejadian penting di Surabaya. Termasuk insiden keamanan dan bencana alam. Kalian bisa kunjungi Info Kejadian Surabaya sekarang juga.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari www.detik.com
- Gambar Kedua dari surabaya.kompas.com