Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya diproyeksikan menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan peluang bagi UMKM.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya tidak hanya menjamin nutrisi anak sekolah, tetapi juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi signifikan. Dengan pendirian 177 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini diharapkan menyerap ribuan tenaga kerja lokal dan membuka peluang bagi masyarakat serta pelaku UMKM di kota Pahlawan.
Temukan berbagai informasi menarik dan bermanfaat untuk menambah wawasan Anda, hanya di Info Kejadian Surabaya.
Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, memperkirakan program MBG di Surabaya akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Ia menjelaskan bahwa idealnya, Surabaya akan memiliki 177 unit dapur SPPG yang beroperasi secara mandiri. Setiap dapur SPPG membutuhkan tenaga kerja untuk operasional harian.
Jika target 177 dapur SPPG tersebut terpenuhi, Yona memprediksi program ini dapat menyerap tenaga kerja lokal sebanyak kurang lebih 8.300 orang. Angka ini menunjukkan potensi besar MBG dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surabaya. Ini adalah kabar baik bagi perekonomian lokal.
Proyeksi penyerapan tenaga kerja ini didasarkan pada perhitungan kebutuhan sumber daya manusia untuk setiap unit SPPG. Mulai dari juru masak, asisten dapur, hingga petugas distribusi, semuanya akan diisi oleh masyarakat setempat. Hal ini memastikan bahwa manfaat ekonomi program dirasakan langsung oleh warga Surabaya.
Dukungan Untuk UMKM Lokal
Yona Bagus Widyatmoko, yang akrab disapa Cak Yebe, secara aktif mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk turut serta dalam program MBG. Ia melihat peluang besar bagi UMKM yang bergerak di bidang penyediaan makanan untuk menjadi vendor resmi SPPG. Ini adalah kesempatan emas untuk mengembangkan usaha.
Namun, Cak Yebe menegaskan bahwa seluruh proses keterlibatan UMKM harus mengikuti mekanisme dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci agar program berjalan efektif dan adil bagi semua pihak. Hal ini untuk menghindari potensi penyimpangan.
Keterlibatan UMKM tidak hanya akan menggerakkan roda ekonomi lokal, tetapi juga memastikan bahwa bahan baku dan produk yang digunakan dalam program MBG berasal dari sumber lokal. Ini menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung, dari hulu hingga hilir, dengan memberdayakan pengusaha kecil.
Baca Juga: Kapolres Ungkap Motif Ayah Bunuh Anak di Lamongan, Pelaku Tidak Menyesal
Tantangan Dan Solusi Inovatif
Meskipun memiliki potensi besar, program MBG di Surabaya menghadapi beberapa kendala teknis, salah satunya adalah keterbatasan lahan. Sebagai kota metropolitan dengan kepadatan tinggi, Surabaya membutuhkan pendekatan khusus untuk mendirikan unit-unit SPPG yang membutuhkan ruang. Ini menjadi perhatian utama.
Yona berpendapat bahwa diperlukan diskresi khusus dari pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), untuk kota-kota besar seperti Surabaya. Diskresi ini penting agar target nasional program MBG dapat tercapai meskipun ada kendala geografis dan tata ruang. Fleksibilitas diperlukan.
Diskresi teknis ini diharapkan dapat memberikan solusi inovatif terkait pemanfaatan lahan atau model operasional SPPG yang sesuai dengan karakteristik Surabaya. Tujuannya adalah agar program MBG bisa berjalan optimal dan sesuai harapan Presiden Prabowo, tanpa terhambat masalah infrastruktur.
Menepis Polemik Dan Transparansi Program
Di tengah pelaksanaan program MBG, muncul polemik yang diduga melibatkan sengketa lahan antara Kakek Wawan Syarwhani dengan BUMN. Namun, DPRD Surabaya memastikan bahwa polemik tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan program MBG yang sedang berjalan. Masyarakat diminta melihat persoalan secara proporsional.
Cak Yebe menegaskan bahwa pendirian dapur SPPG memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas dan tidak bisa dikaitkan dengan persoalan lahan yang masih bersengketa. Program ini dirancang dengan aturan ketat untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan keadilan. Setiap tahapan diawasi secara cermat.
Komisi A DPRD Surabaya berkomitmen untuk menjaga transparansi dan integritas program. Mereka membuka diri untuk menerima aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan dan siap memfasilitasi penyelesaian melalui jalur yang tepat. Ini menunjukkan akuntabilitas DPRD terhadap masyarakat.
Dapatkan update terkini, berita terpercaya, dan informasi pilihan tentang Surabaya kami hadirkan setiap hari spesial untuk Anda, hanya di sini Info Kejadian Surabaya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari jatim.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari surabaya.kompas.com