Pemkot Surabaya mengambil langkah proaktif untuk memastikan seluruh pondok pesantren di wilayahnya aman, layak, dan nyaman sebagai tempat menuntut ilmu.
Melalui program pendataan menyeluruh, Pemkot ingin memastikan setiap ponpes memiliki struktur bangunan yang memenuhi standar keamanan serta izin operasional yang sah.
Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Surabaya.
Pemetaan Kondisi dan Kelayakan Bangunan Pesantren
Pendataan yang dilakukan Pemkot Surabaya tidak hanya sebatas mencatat jumlah pondok pesantren yang ada, tetapi juga memetakan kondisi fisik bangunan, fasilitas belajar, serta kelayakan ruang tempat tinggal santri. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, proses ini dilakukan secara sistematis agar setiap ponpes mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya.
Eri Cahyadi menjelaskan bahwa pondok pesantren memang bukan lembaga yang langsung masuk dalam anggaran pemerintah daerah. Namun, karena keberadaannya di wilayah Kota Surabaya, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan keamanannya.
“Ponpes ini kan tidak termasuk dalam anggaran pemerintah, tapi karena berada di Kota Surabaya, kami berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk bersama-sama melihat kondisi di setiap pondok. Tujuannya agar para santri bisa belajar dengan aman dan nyaman,” tuturnya.
Pendataan ini nantinya juga menjadi dasar untuk menentukan langkah intervensi yang bisa dilakukan Pem kot, terutama dalam hal perbaikan atau penguatan struktur bangunan.
Pentingnya Legalitas dan Dukungan Pemerintah Terhadap Ponpes
Selain aspek kelayakan fisik, perizinan menjadi faktor utama dalam program pendataan tersebut. Eri menegaskan bahwa ponpes yang memiliki izin resmi akan lebih mudah mendapatkan bantuan atau intervensi dari pemerintah, terutama jika ditemukan bangunan yang perlu diperbaiki.
“Kalau pondok itu sudah memiliki izin yang legal, kami bisa turun langsung untuk memberikan bantuan, misalnya memperkuat struktur bangunan atau memperbaiki sarana belajar,” jelasnya.
Namun, Pemkot Surabaya juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi pesantren yang belum memiliki izin. Pemerintah siap membantu proses administrasi agar seluruh ponpes bisa beroperasi secara sah dan terdaftar secara resmi.
“Jika ada pondok yang belum berizin, kami siap membantu mengurusnya. Karena perizinan itu penting, bukan hanya untuk legalitas, tapi juga untuk keselamatan para santri yang menempatinya,” tambahnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa Pemkot tidak hanya menegakkan aturan. Tetapi juga memberikan solusi agar setiap lembaga pendidikan Islam di Surabaya dapat berkembang dengan aman dan berkelanjutan.
Baca Juga: Kasus Mushala Ponpes Al Khoziny, Polda Jatim Masih Selidiki Penyebabnya
Pelatihan Mitigasi Bencana di Lingkungan Pesantren
Selain pendataan fisik dan administrasi, Pemkot Surabaya juga memperkuat aspek kesiapsiagaan bencana di lingkungan pondok pesantren. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya. Pemerintah meluncurkan program pelatihan mitigasi bencana yang menyasar seluruh penghuni pesantren, mulai dari pengurus hingga santri.
Kepala BPBD Surabaya, Irvan Widianto, menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari program serupa yang sebelumnya telah diterapkan di sekolah-sekolah formal tingkat SD dan SMP. “Untuk sekolah formal, pelatihan mitigasi sudah dilakukan. Tahun ini dan tahun depan, fokus kami adalah ke lingkungan pesantren,” ujarnya.
Program pelatihan ini mencakup edukasi tentang berbagai jenis bencana, seperti kebakaran, gempa bumi, banjir. Hingga tindakan darurat saat terjadi keadaan tak terduga. Tujuannya agar para santri memiliki kemampuan dasar menghadapi situasi krisis dengan tenang dan terarah.
“Melalui pelatihan ini, santri dan pengurus pondok akan tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Jadi mereka lebih siap dan tidak panik,” jelas Irvan.
Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Untuk Pesantren yang Tangguh
BPBD Surabaya telah mengirimkan surat kepada seluruh camat di Kota Surabaya untuk melakukan pendataan ponpes di wilayah masing-masing. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem informasi terintegrasi mengenai kondisi pesantren di Surabaya. Setelah proses pendataan selesai, pelatihan mitigasi bencana akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan.
Pendekatan kolaboratif ini menegaskan komitmen Pemkot Surabaya dalam membangun lingkungan pendidikan keagamaan yang aman, sehat, dan tangguh terhadap bencana. Sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang berkelanjutan bagi para santri.
Dengan pendataan yang menyeluruh, legalitas yang tertib, serta kesiapsiagaan bencana yang kuat, pondok pesantren di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh lembaga pendidikan Islam yang modern, aman, dan tangguh di tengah perkembangan kota metropolitan.
Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Surabaya dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpecaya hanya di Info Kejadian Surabaya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari timesindonesia.co