Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan penggeledahan di KBS Surabaya terkait dugaan penyalahgunaan anggaran bantuan sosial.
Wali Kota Eri Cahyadi menunjukkan sikap kooperatif, mempersilakan pemeriksaan dan menegaskan dukungan penuh pada proses hukum. Pemerintah kota menyiapkan dokumen dan tim pendamping agar proses berlangsung transparan dan efisien. Berikut ini Adalah kumpulan informasi terbaru dan paling menarik dari Info Kejadian Surabaya.
Kejati Jatim Masuk KBS, Wali Kota Eri Siap Kooperatif
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur melakukan penggeledahan di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Surabaya (KBS) pada Jumat (7/2/2026). Penggeledahan ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran bantuan sosial yang menjadi sorotan publik. Tim penyidik membawa dokumen dan barang bukti untuk dianalisis lebih lanjut sebagai bagian dari proses investigasi.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menanggapi kegiatan tersebut dengan sikap terbuka. Ia bahkan mempersilahkan Kejati untuk melakukan pemeriksaan, menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan penegakan hukum di lingkup pemerintah kota. “Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan semua dokumen yang diperlukan,” kata Eri.
Kegiatan penggeledahan ini menarik perhatian masyarakat karena berlangsung di tengah sorotan publik terkait penyaluran bantuan sosial. Kejati Jatim memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara prosedural dan profesional, tanpa mengganggu operasional pemerintah kota secara keseluruhan.
Eri Cahyadi Pastikan Dukungan Penuh pada Penegakan Hukum
Dalam kesempatan terpisah, Wali Kota Eri menegaskan bahwa ia selalu mendukung setiap langkah penegakan hukum yang transparan. Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan Kejati Jatim merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan akuntabilitas publik. “Kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak menutupi apa pun. Semuanya akan kami serahkan kepada pihak berwenang,” ujar Eri.
Pihak pemkot juga menyiapkan tim internal untuk membantu Kejati dalam menginventarisasi dokumen dan data yang diminta. Langkah ini dilakukan agar proses pemeriksaan berjalan cepat dan efisien, serta tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Selain itu, Wali Kota Eri meminta seluruh pegawai KBS tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh isu yang berkembang. Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini adalah bagian dari sistem checks and balances yang sehat dalam pemerintahan.
Baca Juga: Terekam CCTV! Maling Motor Tenteng Sajam Satroni Kosan Surabaya
Detail Penggeledahan KBS dan Barang Bukti yang Diamankan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung selama beberapa jam. Tim penyidik Kejati Jatim memeriksa arsip, dokumen anggaran, laporan penggunaan dana, hingga bukti elektronik yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial.
Petugas membawa sejumlah dokumen penting untuk dianalisis lebih lanjut di kantor Kejati. Sementara itu, pegawai KBS diminta mendampingi proses penggeledahan untuk memastikan transparansi. Kepala Kejati Jatim menegaskan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai prosedur hukum dan tanpa penyitaan yang bersifat merugikan instansi pemerintah.
Warga dan media lokal turut memantau kegiatan ini. Banyak masyarakat mengapresiasi langkah terbuka Wali Kota Eri yang mempersilahkan pemeriksaan, sehingga citra pemerintah kota tetap positif meski tengah menghadapi sorotan publik.
Implikasi Transparansi dan Harapan Masyarakat
Penggeledahan ini menjadi bukti nyata komitmen Kejati Jatim terhadap pemberantasan dugaan penyalahgunaan anggaran publik. Masyarakat berharap proses hukum ini berjalan cepat, adil, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Wali Kota Eri menegaskan, pemerintah kota tetap fokus pada pelayanan publik dan program sosial lainnya, agar warga tidak terdampak isu hukum yang sedang berlangsung. Ia menambahkan bahwa pengawasan internal juga diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Aksi terbuka Wali Kota Eri yang mempersilahkan penggeledahan mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan akademisi. Langkah ini dinilai sebagai contoh bagaimana pejabat publik dapat menghadapi proses hukum dengan sikap transparan dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Ikuti selalu informasi menarik dari kami setiap hari, dijamin terupdate dan terpercaya, hanya di Info Kejadian Surabaya sekarang juga.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari detik.com
- Gambar Kedua dari jatim.tribunnews.com