BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG yang Belum Memenuhi Standar

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya akan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi standar prosedur operasional.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Dibawah ini Anda bisa melihat berbagai informasi menarik lainnya tentang seputaran Info Kejadian Surabaya.

Pentingnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Menurut Kepala BGN, seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Sertifikat ini menjadi syarat mutlak agar SPPG dapat melaksanakan Program MBG secara aman, higienis, dan layak bagi masyarakat.

“SPPG baru bisa beroperasi jika sudah memiliki SLHS. Tanpa sertifikat ini, mereka tidak diperkenankan membuka pelayanan gizi,” tegas Dadan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan aspek kesehatan dan keamanan sebagai prioritas utama dalam program pemberian makanan bergizi.

Proses Penerbitan SLHS Lebih Mudah

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menambahkan bahwa proses perolehan SLHS kini lebih mudah karena kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan dari Kementerian Kesehatan ke pemerintah daerah.

“Hari ini proses penerbitan sertifikat sudah lebih sederhana. Sebelumnya harus melalui Kementerian Kesehatan, sekarang langsung ke Dinas Kesehatan kabupaten kota,” jelas Khofifah.

Dengan mekanisme ini, pengelola SPPG diharapkan lebih cepat dalam mengurus sertifikat sehingga operasional SPPG dapat berjalan tanpa hambatan. Khofifah juga mengimbau seluruh pengelola SPPG agar proaktif berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat agar penerbitan SLHS bisa dilakukan secara tepat waktu.

Baca Juga: Anak 6 Tahun Tewas Tertabrak Mobil Listrik di Wonokromo Surabaya

Dukungan Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan Program MBG tidak hanya terkait dengan pemenuhan gizi, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Khofifah menekankan bahwa program ini merupakan salah satu langkah konkret untuk mendukung visi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Cita-cita besar Presiden untuk penguatan gizi dan SDM bisa tercapai. Fasilitas melalui Program MBG ini bisa dimaksimalkan sehingga setiap anak mendapatkan gizi yang cukup dan berkualitas,” ujar Khofifah.

Program MBG diharapkan dapat membantu menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi anak di sekolah, serta mendorong pertumbuhan fisik dan mental yang optimal. Dengan demikian, program ini bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas manusia Indonesia.

Sinergi Lintas Sektor Untuk Program MBG

Keberhasilan Program MBG juga sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk koordinasi antara BGN, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah. Kepala BGN menegaskan, penguatan SOP dan evaluasi berkelanjutan menjadi langkah penting agar seluruh SPPG dapat beroperasi dengan aman, sehat, dan sesuai standar.

“Pemerintah terus mengawasi dan membimbing agar SOP dilaksanakan dengan baik. Tujuannya agar semua warga yang menerima MBG mendapatkan manfaat maksimal dan aman dikonsumsi,” kata Dadan Hindayana.

Pemerintah berharap, melalui evaluasi ketat dan pembinaan berkelanjutan, kualitas pelaksanaan MBG dapat meningkat. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas program sekaligus mendorong pelayanan publik yang profesional dan bertanggung jawab.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SPPG yang beroperasi akan memenuhi standar tinggi. Memastikan setiap makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis. Program MBG pun dapat berjalan maksimal, mendukung pertumbuhan anak-anak Indonesia, dan memperkuat kualitas SDM nasional.

Kesimpulan

BGN akan menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi standar SOP dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Proses perolehan SLHS kini lebih mudah karena kewenangan telah dilimpahkan ke pemerintah daerah. Program MBG diharapkan mendukung pembangunan sumber daya manusia dan target Indonesia Emas 2045. Sinergi lintas sektor dan penguatan SOP menjadi kunci agar program berjalan aman, sehat, dan sesuai standar.

Simak dan ikuti berita terupdate lainnya tentang Surabaya dan sekitarnya secara lengkap tentunya terpecaya hanya di Info Kejadian Surabaya.

---